KOKOHKAN PERSATUAN BURUH INDONESIA, BANGUN ALAT POLITIK KAUM BURUH !

MENUJU KONFERENSI WILAYAH Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI ) JAWA BARAT, 26 MARET 2017.

Pada tanggal 26 Maret 2017, Federasi anggota Konfederasi Pesartuan Buruh Indonesia yang berada di wilayah Jawa Barat akan menggelar Konferensi Wilayah. Konferensi Wilayah, merupakan mandat konstitusi sekaligus rekomendasi dari Rapat Kerja Dewan Eksekutif Nasional (DEN) KPBI yang sudah diselenggarakan pada akhir tahun 2016 lalu. Ada 5 Federasi di wilayah Jawa Barat yang akan terlibat dalam konferwil ini, yaitu : SERBUK Indonesia, FBTPI, FPBI, FSP2KI serta FSPKAN. FSPKAN merupakan federasi nasional untuk pekerja yang bekerja di sektor transportasi kereta api.

Abdul Rosid, Staff Departemen Pengembangan Organisasi DEN KPBI menjelaskan bahwa secara berurutan akan diselenggarakan konferensi untuk beberapa wilayah, antara lain Jawa Barat, Jakarta, Banten dan juga beberapa wilayah di Sumatra seperti Lampung, Riau dan Sumatera Selatan. Konferensi wilayah, menurut Rosid juga dimaksudkan untuk konsolidasi menuju May Day 2017. “Kami merencanakan konferensi di beberapa wilayah, selain membentuk struktur, juga dimaksudkan sebagai upaya konsolidasi menuju May Day,” jelas Rosid.

Asep Saepulloh, Ketua Panitia Konferensi Wilayah Jawa Barat menegaskan pemilihan tema dalam konferwil sebagai upaya untuk mempertegas posisi KPBI sebagai konfederasi Persatuan sekaligus dorongan membangun alat politik bagui kaum buruh. “Persatuan adalah kata kunci untuk membangun kekuatan kita, sekaligus kita dorong kesadaran politik kaum buruh untuk tidak menitipkan nasibnya pada partai yang jelas tidak berpihak pada kaum buruh,” jelas Asep. Lebih lanjut, Asep menjelaskan bahwa dalam konferwil nanti, akan diputuskan beberapa keputusan penting organisasi. Selain membangun struktur, program kerja juga ada sikap politik. Berkaitan dengan persidangan korupsi pengadaan E-KTP, Asep juga menjelaskan bahwa KPBI akan menjadikan perisitiwa politik itu sebagai poin penting mengajak buruh melawan korupsi. “Elit politik, dari semua partai terlibat dalam korupsi berjamaah pengadaan E-KTP yang merugikan buruh, maka kita harus menjadikan momentum ini sebagai pijakan kesadaran bagi buruh melawan korupsi,” gugat Asep.

Soleh Rahmat, Komite Eksekutif dari SERBUK Indonesia yang juga terlibat dalam kepanitiaan konferensi menjelaskan bahwa setidaknya, akan diputuskan program aksi untuk setahun ke depan, utamanya merespon beberapa peristiwa penting antara lain : May Day 2017 serta rangkaian aksi International Worker Memorial Day (IWMD) 2017 yang akan jatuh pada tanggal 28 April 2017. Selain itu, program aksi akan difokuskan pada aksi pencabutan PP 78 tahun 2015 yang menjerat leher kaum buruh Indonesia. “Pemerintahan Jokowi, agen besar dari agenda Neoliberalisme Global, salah satunya melalui terbitnya PP 78/2015, maka kita akan menjadikan penolakan PP 78 sebagai konsolidasi aksi massa anggota,” kata Soleh.

Konferensi yang akan dilaksanakan di Karawang tersebut, akan dihadiri tak kurang dari 200 delegasi dari berbagai daerah mewakili federasi, antara lain Karawang, Bandung, Bekasi, Sukabumi, Bogor, Subang dan Cirebon.

(KHI)