Serbuk Indonesia Mengutuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Serikat Buruh yang sedang Berlangsung di Filipina

Rilis media 26 November 2020

Yang terhormat, Duta Besar Tn. Lee Hiong Wee.

Kami mengirimkan surat kepada Anda untuk mengutuk pelanggaran hak asasi manusia dan serikat buruh yang sedang berlangsung di Filipina di bawah pemerintahan Duterte. Serikat kami, Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) Indonesia, adalah afiliasi dari 12 juta anggota Building and Wood Workers ‘International (BWI), yang bersama dengan federasi serikat pekerja global lainnya, menyerukan Hari Aksi Global pada 30 November untuk mengungkapkan solidaritas kami terhadap tuntutan pekerja Filipina untuk menegakkan hak-hak mereka untuk mendapatkan pekerjaan, kesehatan dan keselamatan, dan untuk akuntabilitas pemerintah.

Di bawah Duterte, dilaporkan bahwa 27.000 orang telah terbunuh sebagai bagian dari disebut ‘perang melawan narkoba’, yang kami percaya pada akhirnya adalah perang melawan orang miskin. Ini mempunyai termasuk pembunuhan 50 anggota serikat buruh, serta penyerangan, pelecehan, penandaan merah, penahanan dan penangkapan ribuan lagi penyelenggara serikat, pekerja pertanian, guru dan jurnalis. Menurut Konfederasi Serikat Buruh Internasional (ITUC) Laporan Hak Serikat Pekerja terbaru, Filipina tetap menjadi salah satu dari sepuluh negara paling berbahaya di dunia bagi pekerja.

Bahkan media pun tak luput. Lembaga media dianggap kritis terhadap administrasi kena retribusi negara, seperti penutupan ABS-CBN yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja 11.000 pekerja. Jurnalis yang mencoba meliput masalah hak asasi manusia telah dilecehkan dan dibunuh. CEO Rappler Maria Ressa sekarang menghadapi enam tuduhan palsu, sementara 16 jurnalis telah tewas dan ratusan lainnya diserang. Jelas, kekerasan ini dilakukan untuk sebuah rezim yang dirancang untuk merongrong aspirasi rakyat pekerja Filipina.

Namun, para pekerja Filipina yang berhasil selamat dari amukan berdarah Duterte sama sekali tidak merasa beruntung. 90 persen pekerja Filipina – terutama di pekerja informal, agen dan kontrak – tidak memiliki hak untuk berorganisasi dan merundingkan kesepakatan bersama. Lebih buruk lagi, Undang-Undang Anti-Teror Duterte semakin merongrong hak-hak buruh di Filipina. Tindakan tersebut, yang memungkinkan tersangka ditahan tanpa surat perintah pengadilan dan ditempatkan di bawah pengawasan hingga 60 hari, merupakan penghinaan besar terhadap norma-norma dasar hak asasi manusia. Undang-undang tersebut bertentangan dengan Konstitusi Filipina dan Konvensi ILO 87.

Dalam hal ini, kami menambahkan suara kami dalam menuntut pemerintah Filipina untuk:

1. Hentikan aktivitas penandaan merah terhadap serikat pekerja dan organisasi sah lainnya dan meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab untuk itu, terutama mereka yang terlibat di dalamnya pembunuhan di luar hukum;
2. Hapus Undang-Undang Anti-terorisme dan IRR-nya;
3. Menjamin keamanan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja semua pekerja;
4. Melindungi pekerjaan dan pendapatan para pekerja Filipina dan membuka publik secara besar-besaran program ketenagakerjaan.

Ketua Umum SERBUK Indonesia,

Subono.