.jpg)
Gunungkidul, 7 Juli 2025 — Dalam rangka meningkatkan perlindungan sosial dan kesejahteraan anggotanya, Serikat Buruh Konstruksi Indonesia (SBKI) melakukan audiensi dengan Dinas Sosial serta Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) Kabupaten Gunungkidul pada hari Senin, 7 Juli 2025.
Audiensi pertama berlangsung pukul 10.00–12.00 WIB bersama Dinas Sosial, membahas berbagai persoalan sosial yang dialami oleh anggota SBKI. Salah satu isu utama adalah akses terhadap jaminan sosial dan BPJS Kesehatan, khususnya bagi pekerja konstruksi informal yang rentan secara ekonomi.
Agus Mugiyono, pengurus SBKI, menyampaikan bahwa pekerja konstruksi informal seringkali menghadapi resiko kecelakaan kerja yang tinggi namun tidak memiliki perlindungan sosial yang memadai untuk menghadapi resiko-resiko tersebut, sehingga rentan terhadap kemiskinan dan kesulitan ekonomi.
Mewakili Kepala Dinas Sosial yang berhalangan hadir, Giyanto, selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin, menyampaikan bahwa SBKI dapat mendata anggotanya yang memiliki kendala dalam keaktifan BPJS. Data tersebut bisa diajukan untuk diikutkan dalam program bantuan BPJS dari pemerintah daerah.
Adapun kaitannya dengan perlindungan yang lebih lanjut, seperti BPJS Ketenagakerjaan. Dinas terkait mendorong untuk bisa ada diskusi atau audiensi langsung dengan pemerintah daerah, dalam hal ini bupati dan jajaran anggota legislatif untuk bisa merealisasikannya. “Perlindungan pekerja konstruksi informal selain dari BPJS Kesehatan merupakan hal yang mendesak untuk segera bisa diterapkan,” ucap Agus.
.jpg)
Audiensi dilanjutkan pukul 13.00–15.00 WIB dengan Dinas PUPRKP, membahas aspirasi agar pekerja lokal Gunungkidul lebih dilibatkan dalam proyek-proyek infrastruktur daerah, serta usulan kerja sama pelatihan teknis di bidang konstruksi.
Kepala Dinas PUPRKP, Rachmadian Widjayanto, hadir langsung dan menjelaskan bahwa pelatihan konstruksi tahun ini telah dilaksanakan dalam dua gelombang. Namun, pihaknya membuka ruang bagi SBKI untuk mengusulkan program pelatihan pada tahun berikutnya, sesuai dengan kebutuhan anggota.
.jpg)
Audiensi dilanjutkan pukul 13.00–15.00 WIB dengan Dinas PUPRKP, membahas aspirasi agar pekerja lokal Gunungkidul lebih dilibatkan dalam proyek-proyek infrastruktur daerah, serta usulan kerja sama pelatihan teknis di bidang konstruksi.
Kepala Dinas PUPRKP, Rachmadian Widjayanto, hadir langsung dan menjelaskan bahwa pelatihan konstruksi tahun ini telah dilaksanakan dalam dua gelombang. Namun, pihaknya membuka ruang bagi SBKI untuk mengusulkan program pelatihan pada tahun berikutnya, sesuai dengan kebutuhan anggota.
Komitmen untuk Kolaborasi Ke depan menjadi poin penting dalam kunjungan ini. Kedua instansi pada praktiknya merespons positif aspirasi dari SBKI. Dinas Sosial dan Dinas PUPRKP sama-sama menyampaikan komitmen untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi ke depan. Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mewujudkan kesejahteraan yang lebih adil serta pemberdayaan tenaga kerja konstruksi yang berkelanjutan di wilayah Gunungkidul.