Jakarta, 12 Juli 2025 - Tiga organisasi gerakan rakyat buruh dan tani, yakni Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), bersinergi menggelar Workshop & Pelatihan Pembangunan Koperasi Bersama di Sekretariat KPA, Jakarta. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong transformasi sistem pangan dan pertanian menuju ekonomi kerakyatan yang adil dan berdaulat, melalui inisiatif Gerakan Lumbung Agraria Nusantara (LANUSA).
Dengan mengusung tema “Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dan Transformasi Sistem Pertanian Pangan Petani Buruh melalui Gerakan LANUSA”, workshop ini mempertemukan berbagai elemen gerakan rakyat buruh, petani, nelayan, dan komunitas desa untuk menyusun strategi kolektif dalam menghadapi ketimpangan agraria dan krisis sistem pangan nasional.
Salah satu organisasi yang turut aktif terlibat adalah SERBUK (Serikat Buruh Kerakyatan), yang merupakan afiliasi KPBI. Keterlibatan SERBUK menunjukkan konsistensi gerakan buruh dalam membangun ekonomi alternatif berbasis keadilan sosial dan solidaritas kelas pekerja dan tani.
Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan
Sesi pertama dibuka oleh Dewi Sartika ( Sekjend KPA) yang memaparkan materi Reforma Agraria dan Hak Atas Pangan dalam Sistem Pangan Nasional. Ia menyoroti persoalan ketimpangan struktural seperti konflik agraria, konversi lahan, dan hilangnya alat produksi rakyat, yang menjadi akar dari kemiskinan, migrasi paksa, serta krisis lingkungan dan air.
“Ketimpangan agraria menciptakan krisis multidimensi, dari kemiskinan hingga ketergantungan pada pangan impor. Reforma agraria adalah solusi sistemik yang harus terus diperjuangkan,” tegas Dewi, seraya menegaskan pentingnya kembali pada semangat UUPA 1960 sebagai pijakan perjuangan hak atas tanah dan pangan.
Peran Strategis Gerakan Tani dan Buruh
Materi selanjutnya disampaikan oleh Ilhamsyah dari KPBI, yang menekankan pentingnya aliansi strategis antara buruh dan petani dalam perjuangan reforma agraria sejati. Ia menyampaikan bahwa tanah subur Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, harus menjadi basis kedaulatan pangan yang dikelola oleh rakyat.
“Reforma agraria adalah fondasi industrialisasi nasional yang adil dan mandiri. Gerakan tani, buruh, dan masyarakat pedesaan harus bersatu dalam perjuangan ini,” ujarnya.
Membangun Ekonomi Rakyat Lewat EKORA dan LANUSA
Sesi kedua membahas strategi Ekonomi Kerakyatan Berbasis Reforma Agraria (EKORA) sebagai pendekatan alternatif untuk melawan ketimpangan ekonomi. LANUSA diposisikan sebagai model nyata pembangunan ekonomi komunitas desa melalui koperasi dan badan usaha bersama yang digerakkan langsung oleh petani, buruh, dan nelayan.
EKORA dipahami sebagai alat perjuangan kolektif lintas sektor yang menyatukan berbagai gerakan rakyat dalam memperkuat kemandirian dan kedaulatan ekonomi berbasis komunitas.
Demokrasi Ekonomi untuk Rakyat
Pada sesi ketiga, Suroto dari Induk Koperasi Usaha Rakyat menyampaikan pentingnya membangun koperasi sebagai sistem demokrasi ekonomi yang berpihak kepada rakyat. Ia menjelaskan tiga model koperasi berdasarkan kepemilikan konsumen, produsen/pekerja, dan multipihak yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan komunitas.
“Koperasi bukan hanya unit usaha, tetapi wujud dari demokrasi ekonomi yang sejati. Prinsip satu anggota satu suara, pembagian hasil yang adil, dan keadilan sosial adalah fondasi utama koperasi rakyat,” papar Suroto.
Konsolidasi Gerakan Rakyat untuk Ekonomi Alternatif
Workshop ini menjadi langkah penting dalam memperkuat konsolidasi gerakan rakyat lintas sektor yang memperjuangkan keadilan agraria, kedaulatan pangan, dan demokrasi ekonomi. KPBI, KPA, KASBI, serta organisasi afiliasi seperti SERBUK, mempertegas komitmen untuk membangun kekuatan produksi rakyat berbasis koperasi dan komunitas.
Gerakan LANUSA ditawarkan sebagai solusi konkret atas krisis pangan dan sistem ekonomi nasional yang selama ini tidak berpihak pada rakyat. Dengan semangat kolektif, para peserta menyepakati bahwa jalan menuju ekonomi kerakyatan hanya bisa dicapai melalui pengorganisasian, pendidikan, dan pembangunan ekonomi alternatif yang dikelola oleh rakyat sendiri.
Penulis : Andi. H