Banyak Orang Tidak Tahu, 5 Juni 1998 Mengubah Sejarah Gerakan Buruh Indonesia

Tanggal 5 Juni 1998 merupakan salah satu momentum paling penting dalam sejarah gerakan buruh Indonesia. Pada hari itu, Indonesia secara resmi meratifikasi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Nomor 87 tentang Freedom of Association and Protection of the Right to Organise atau Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi melalui Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998.

Ratifikasi tersebut dilakukan hanya dua minggu setelah berakhirnya rezim Orde Baru. Di tengah gelombang Reformasi yang menuntut demokrasi, penghormatan hak asasi manusia, dan perubahan tata kelola negara, pengesahan Konvensi ILO No. 87 menjadi salah satu langkah awal yang menandai terbukanya ruang kebebasan sipil, termasuk kebebasan bagi kaum pekerja untuk membentuk organisasi mereka sendiri.

Bagi gerakan buruh Indonesia, 5 Juni 1998 bukan sekadar tanggal administratif dalam sejarah hukum ketenagakerjaan. Tanggal tersebut merupakan tonggak pengakuan bahwa pekerja memiliki hak dasar untuk berserikat, berkumpul, dan memperjuangkan kepentingannya secara kolektif tanpa intimidasi maupun campur tangan negara.

Apa Itu Konvensi ILO No. 87?

Konvensi ILO No. 87 diadopsi pada tahun 1948 oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), sebuah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas menetapkan standar ketenagakerjaan internasional.

Konvensi ini lahir dari pengalaman dunia pasca Perang Dunia II yang menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya harus hadir dalam sistem politik, tetapi juga di tempat kerja. Para pekerja harus memiliki kebebasan untuk mengorganisir diri, menyuarakan kepentingannya, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Konvensi ini menjamin sejumlah prinsip fundamental, antara lain:

• Hak pekerja dan pengusaha untuk membentuk organisasi tanpa harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemerintah maupun pihak lain.
• Hak untuk bergabung dengan organisasi pilihan sendiri.
• Hak organisasi pekerja untuk menyusun anggaran dasar dan rumah tangganya secara mandiri.
• Hak memilih pengurus secara demokratis.
• Hak menjalankan kegiatan organisasi tanpa campur tangan yang tidak semestinya.
• Hak membentuk federasi, konfederasi, dan menjalin hubungan dengan organisasi internasional.

Prinsip-prinsip tersebut kini diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia yang bersifat universal.

Sebelum 1998: Kebebasan Berserikat yang Dibatasi

Untuk memahami arti penting ratifikasi ini, kita perlu melihat kondisi hubungan industrial Indonesia sebelum Reformasi.

Selama lebih dari tiga dekade pemerintahan Orde Baru, pembangunan ekonomi ditempatkan sebagai prioritas utama negara. Dalam kerangka tersebut, stabilitas politik dan keamanan dianggap sebagai syarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Akibatnya, ruang kebebasan sipil, termasuk kebebasan berserikat bagi pekerja, berada dalam pengawasan yang ketat.

Hubungan industrial pada masa itu dibangun melalui model yang dikenal sebagai Hubungan Industrial Pancasila. Secara formal konsep ini menekankan kerja sama antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Namun dalam praktiknya, negara memiliki peran yang sangat dominan dalam mengatur kehidupan organisasi buruh.

Pembentukan organisasi pekerja yang independen menghadapi berbagai hambatan. Aktivitas serikat yang dianggap terlalu kritis terhadap kebijakan pemerintah atau pengusaha sering kali berhadapan dengan tekanan administratif maupun politik.

Situasi tersebut memunculkan kritik dari berbagai kalangan, baik di dalam maupun luar negeri. Banyak pihak menilai bahwa Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar internasional mengenai kebebasan berserikat sebagaimana diatur dalam Konvensi ILO No. 87.

Krisis 1997–1998 dan Lahirnya Momentum Reformasi

Krisis moneter Asia yang meledak pada tahun 1997 menjadi titik balik penting dalam sejarah Indonesia.

Nilai tukar rupiah jatuh drastis, ribuan perusahaan mengalami kesulitan, dan jutaan pekerja kehilangan pekerjaan akibat gelombang pemutusan hubungan kerja. Kemiskinan meningkat tajam dan ketimpangan sosial semakin terasa.

Di tengah krisis tersebut, tuntutan perubahan politik berkembang menjadi gerakan Reformasi yang melibatkan mahasiswa, kelompok masyarakat sipil, organisasi demokrasi, serta elemen-elemen gerakan buruh.

Mereka menuntut:

• Demokratisasi kehidupan politik.
• Penghapusan praktik otoritarianisme.
• Penghormatan terhadap hak asasi manusia.
• Kebebasan berkumpul dan berorganisasi.
• Reformasi sistem ketenagakerjaan.

Setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, pemerintahan Presiden B.J. Habibie mengambil sejumlah langkah reformasi yang dianggap mendesak. Salah satunya adalah ratifikasi Konvensi ILO No. 87 pada 5 Juni 1998.

Ratifikasi tersebut menjadi sinyal bahwa Indonesia mulai bergerak menuju tata kelola hubungan industrial yang lebih demokratis.

Mengapa Ratifikasi Ini Sangat Penting?

Ratifikasi Konvensi ILO No. 87 memiliki arti strategis dari berbagai aspek.

Secara politik, ratifikasi menunjukkan komitmen Indonesia untuk meninggalkan praktik-praktik pembatasan kebebasan sipil yang menjadi ciri rezim sebelumnya.

Secara hukum, ratifikasi menegaskan bahwa kebebasan berserikat merupakan hak dasar yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara.

Secara sosial, ratifikasi membuka ruang bagi pekerja untuk membangun organisasi yang benar-benar mewakili kepentingan mereka.

Sementara secara internasional, langkah tersebut memperkuat posisi Indonesia sebagai bagian dari komunitas global yang menjunjung standar ketenagakerjaan internasional.

Ratifikasi ini juga menjadi fondasi bagi lahirnya berbagai reformasi ketenagakerjaan pada tahun-tahun berikutnya.

Dampak Nyata Setelah Ratifikasi

Perubahan paling nyata setelah ratifikasi adalah berkembangnya serikat pekerja independen di berbagai sektor industri.

Jika sebelumnya ruang organisasi buruh sangat terbatas, pasca-Reformasi berbagai serikat pekerja, federasi, dan konfederasi tumbuh di tingkat nasional maupun daerah.

Perubahan tersebut kemudian diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang memberikan landasan hukum lebih kuat bagi kebebasan berserikat.

Sejak saat itu, pekerja memiliki ruang yang lebih luas untuk:

• Melakukan perundingan perjanjian kerja bersama.
• Mengadvokasi hak-hak ketenagakerjaan.
• Mengawasi pelaksanaan hukum ketenagakerjaan.
• Mengorganisir solidaritas antarpekerja.
• Berpartisipasi dalam proses penyusunan kebijakan publik yang berkaitan dengan dunia kerja.

Ratifikasi Konvensi ILO No. 87 menjadi salah satu fondasi penting bagi perkembangan gerakan buruh Indonesia modern.

Tantangan yang Masih Dihadapi

Meski telah berjalan hampir tiga dekade, perjuangan mewujudkan kebebasan berserikat yang sesungguhnya masih belum selesai.

Praktik pemberangusan serikat pekerja (union busting) masih dilaporkan terjadi di sejumlah tempat kerja. Aktivis serikat masih menghadapi intimidasi, mutasi, diskriminasi, bahkan pemutusan hubungan kerja karena aktivitas organisasinya.

Selain itu, perubahan struktur ekonomi menghadirkan tantangan baru.

Pertumbuhan sektor informal, sistem kerja kontrak, outsourcing, ekonomi digital, dan pekerja platform berbasis aplikasi menciptakan kelompok pekerja baru yang sering kali sulit dijangkau oleh model organisasi serikat konvensional.

Di sisi lain, perkembangan teknologi, otomatisasi, kecerdasan buatan, dan transisi menuju ekonomi hijau juga akan mengubah dunia kerja secara mendasar dalam beberapa dekade mendatang.

Karena itu, kebebasan berserikat harus terus diperjuangkan agar tetap relevan dalam menghadapi bentuk-bentuk hubungan kerja yang terus berubah.

Apa yang Harus Dilakukan Hari Ini?

Memperingati 5 Juni bukan sekadar mengenang sejarah, melainkan menghidupkan kembali semangat perjuangan yang melahirkan ratifikasi tersebut.

Beberapa agenda yang masih relevan untuk diperjuangkan antara lain:

1. Menjamin perlindungan nyata terhadap kebebasan berserikat di seluruh sektor pekerjaan.
2. Menghapus segala bentuk praktik pemberangusan serikat pekerja.
3. Memperkuat penegakan hukum ketenagakerjaan.
4. Mendorong dialog sosial yang setara antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
5. Memperluas perlindungan bagi pekerja informal, pekerja migran, serta pekerja platform digital.
6. Mengembangkan pendidikan dan kaderisasi serikat pekerja agar mampu menjawab tantangan zaman.

Menjaga Warisan Reformasi

Ratifikasi Konvensi ILO No. 87 pada 5 Juni 1998 merupakan salah satu pencapaian penting Reformasi Indonesia. Ia menjadi simbol bahwa demokrasi tidak hanya hidup di ruang pemilu dan parlemen, tetapi juga harus hadir di pabrik, kantor, kebun, pelabuhan, rumah sakit, sekolah, dan setiap tempat kerja.

Kebebasan berserikat bukanlah hadiah yang diberikan oleh negara atau pengusaha. Ia merupakan hasil perjuangan panjang yang diperoleh melalui keberanian banyak generasi pekerja yang memperjuangkan hak-haknya dalam kondisi yang sering kali tidak mudah.

Dua puluh delapan tahun kemudian, tantangan dunia kerja memang telah berubah. Namun prinsip dasarnya tetap sama: pekerja harus memiliki kebebasan untuk bersuara, berkumpul, dan berorganisasi.

Karena tanpa kebebasan berserikat, tidak akan ada perundingan yang setara. Tanpa organisasi pekerja yang kuat, tidak akan ada perlindungan yang memadai. Dan tanpa perlindungan terhadap hak-hak dasar pekerja, demokrasi di tempat kerja akan kehilangan maknanya.

Sejarah 5 Juni 1998 mengingatkan kita bahwa kebebasan berserikat bukan sekadar hak hukum, melainkan fondasi bagi keadilan sosial, demokrasi, dan martabat kerja manusia.