Kekerasan Budaya Pasca 1965: “Membuka Selimut Kekerasan Tersembunyi Orde Baru”



Resensi Buku

Judul Asli : Cultural Violance: Its Practice and Challenge in Indonesia

Penulis : Wijaya Herlambang

Judul Terjemahan : Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaiman Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunis Melalui Seni dan Sastra

Penerjemah : Wijaya Herlambang

Penerbit : Marjin Kiri, Serpong, Tangerang Selatan

Tahun Terbit : 2013

Cetakan : Cetakan ke-2

Dimensi Buku  : xiv + 334 halaman, 14 x 20,3 cm

Harga Buku : Rp. 78.000

“Langit di atas Kaloran hitam, kelam, dan gelap tanpa ada lagi cahaya” (Sk. Idiyono Mangunrahardjo, 2001)

Hantu komunisme terus bergentayangan di kancah perpolitikan –baik elit maupun akar rumput– di Indonesia hampir 30 tahun setelah perang dingin berakhir dan lebih setengah abad setelah Partai Komunis Indonesia (PKI) dibubarkan serta anggotanya dibunuh. Massa menggeruduk Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada September 2017 karena terhasut oleh kabar burung soal kegiatan PKI. Pemerintahan Joko Widodo bahkan memenjarakan penulis Jokowi Undercover, Bambang Tri Mulyono, tiga tahun kurungan karena menilai Jokowi sebagai anak PKI. Kenapa bisa? Buku Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunis Melalui Seni dan Sastra (selanjutnya disingkat KBP 65) berupaya menguak misteri itu dengan membedah akar hegemoninya, kekerasan budaya.

KBP 65 merupakan disertasi doktoral Wijaya Herlambang di Universitas Queensland (UQ), Australia. Ketika sudah mulai banyak muncul buku-buku yang menjadi alternatif untuk menguak Tragedi Kemanusiaan 1965, buku KBP 65 merupakan analisis serius pertama untuk “membengkokkan” pemahaman yang terlalu lurus mengenai aspek kekerasan budaya dari rezim militer ini.

Soeharto menggunakan berbagai instrumen untuk meneguhkan kebenaran sejarah yang ia tulis –salah satunya melalui kebudayaan. Film Pengkhianatan G30S/PKI sebagai produk budaya merupakan contoh karya yang paling ekstrem. Manuskrip yang melatarbelakangi lahirnya film ini diciptakan oleh Nugroho Notosusanto pada tahun 1980 dan kemudian di-endorse secara penuh oleh Soeharto sebagai alat propaganda anti-komunis selama ia berkuasa. Berbeda dengan kelaziman novel yang diadaptasi menjadi film, Arswendo Atmowiloto justru mengadaptasi Film Pengkhianatan G30S/PKI menjadi sebuah novel dengan judul yang sama. Lebih jauh, Orde Baru melakukan penetrasi idologi melalui karya sastra.

Kekerasan Budaya adalah Teror

Johan Galtung merupakan salah satu pemikir yang merumuskan pengertian kekerasan secara komprehensif. Galtung menjelaskan bahwa kekerasan budaya mencakup aspek kebudayaan, simbol-simbol penting dari kehidupan manusia yang meliputi agama dan ideologi, bahasa dan seni, serta pengetahuan dapat digunakan untuk melegitimasi kekerasan secara langsung maupun struktural. Galtung mendasarkan argumentasi teorinya pada kenyataan bahwa kekerasan tidak selalu berbentuk kekerasan fisik; bisa juga berbentuk kekerasan tak langsung. Mempertegas argumentasinya, Galtung menjelaskan bahwa legitimasi atas kekerasan langsung dan tak-langsung melalui produk kebudayaan adalah bentuk kekerasan.

Galtung menjelaskan bahwa kekerasan budaya (kultural) merupakan jenis yang paling sulit dikenali. Kekerasan budaya bersifat permanen dan secara esensial akan memberikan dampak terus menerus, dalam jangka waktu lama, dan menciptakan sebuah transformasi terhadap kebudayaan. Model seperti ini, akan lahir dalam bentuk ceramah, ajaran, tekanan, kecaman, dan arahan yang justru mengaburkan esensi eksploitasi dan represi menjadi sesuatu yang lumrah. Itulah kenapa Film Pengkhianatan G30S/PKI sebagai ujung tombak propaganda Soeharto bisa bertahan secara terus menerus menjadi tontotan wajib selama 13 tahun. Karena wujudnya yang sedemikian “abstrak”, kekerasan budaya justru hadir sebagai teror yang panjang. Soeharto sangat lihai menjadikan kekerasan sebagai legitimasi atas kekuasannya untuk menundukkan masyarakat.

Melalui pendekatan hukum –terutama sesudah pemberlakuan TAP MPRS no. XXV/MPRS/ tahun 1966– kekerasan berbasis budaya dijalankan secara efektif oleh Soeharto. Kekerasan budaya bersinergi dengan berbagai kekerasan fisik, pembunuhan, pemenjaraan tanpa pengadilan, dan stigmatisasi dilakukan oleh Soeharto. Indonesia di bawah kekuasaan Otoriterianisme Soeharto, adalah tipikal negara penjaga malam yang paripurna. Teror bekerja dengan leluasa di tengah kegelapan, melalui produk kebudayaan.


CIA, CCF, Humanisme Universal, Goenawan Mohamad, dan Agenda Anti-komunisme di Indonesia

Ruh utama buku KBP 65 karya Wijaya Herlambang adalah bagaimana ideologi anti-komunis bekerja secara efektif melalui kebudayaan. Ideologi anti-komunis di arena kebudayaan merupakan pertarungan ideologi dan politik untuk mencari identitas kebudayaan nasional Indonesia. Konteksnya adalah pertarungan ideologi dan politik masa perang dingin pada 1950-1960an. Amerika Serikat (AS) memberikan dukungan sepenuhnya atas upaya kekuatan politik dan kebudayaan pro-barat dalam gerakannya menghadang laju komunisme di Indonesia. Selain bantuan militer dan ekonomi, Pemerintah AS juga menggelontorkan bantuan sangat besar untuk “memajukan” pendidikan dan kebudayaan di Indonesia melalui berbagai institusi filantropi dan kebudayaannya untuk membentuk aliansi anti-komunis di Indonesia. Dukungan ini, sejalan dengan kebijakan politik luar negeri AS.

Di Indonesia pola penghancuran komunisme dilakukan dengan mendiskreditkan politik dan kebudayaan komunis kemudian memihak ideologi liberal. Soeharto menghancurkan PKI pada 1965 menggunakan ideologi Pancasila versinya kemudian mengagung-agungkan landasan ideologi kapitalisme yang sesungguhnya: liberalisme. Ideologi liberalisme diusung dengan sangat masif sebagai upaya menghujat ide-ide kebudayaan kiri; labelnya adalah humanisme universal yang cukup ampuh. Pemerintah AS berada di balik rekayasa ini.

Bagaimana Pemerintah AS bekerja? Peran Pemerintah AS dalam memerangi komunisme di Indonesia dilakukan dengan menunggangi oposisi sayap kanan yang berseberangan dengan Soekarno; Pemimpin Besar Revolusi yang sangat dekat dengan PKI. Melalui sayap-kanan militer, terutama Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Masyumi, serta para seniman dan intelektual anti komunis. Operasi ini dijalankan lewat jaringan inteljen besutan Central Inteligence Agency (CIA).

Motivasi AS sangat jelas, yaitu: pertama, AS menyadari potensi kekayaan alam Indonesia yang besar –terutama minyak– harus dikuasai. Kedua, AS waspada terhadap perkembangan PKI yang pesat sejak 1950; pasca kekalahan pada 1948. Melalui Congress for Cultural Freedom (CCF) –sebuah lembaga berpusat di Paris– CIA bekerja dengan memberikan pengaruh terhadap individu yang memiliki posisi strategis di bidang politik dan kebudayaan. Misi utama CCF adalah melepaskan tautan para seniman dan intelektual dari komunisme. Dibentuklah pengendali khusus bernama Office of Policy Coordination (OPC) yang dikepalai oleh Frank Wisner. Tak tanggung-tanggung, hingga awal 1960an, CCF menerima dana sebesar AS$7 juta dari CIA.

Puncak kolaborasi CIA-CCF adalah ketika para seniman pengusung paham Humanisme Universal menandatangani deklarasi Manifestasi Kebudayaan (Manikebu). Tokoh-tokoh populer yang bergabung di dalamnya antara lain: HYPERLINK “https://id.wikipedia.org/wiki/H.B_Jassin” H.B. Jassin, HYPERLINK “https://id.wikipedia.org/wiki/Goenawan_Mohamad” Goenawan Mohamad, HYPERLINK “https://id.wikipedia.org/wiki/Taufiq_Ismail” Taufiq Ismail. Manikebu dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan serangan balik atas “teror-teror” kebudayaan yang diproduksi seniman kiri yang tergabung dalam HYPERLINK “https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Kebudayaan_Rakyat” Lembaga Kebudayaan Rakyat. Lekra mendedikasikan kesenian, kebudayaan, dan karya untuk perjuangan revolusiner lewat afiliasi dengan PKI, sementara Manikebu mencoba meliberalkannya. Manikebu bersekutu dengan Angkatan Darat (AD) untuk malawan dominasi Lekra melalui berbagai upaya kebudayaan.

Persetruan keduanya, digambarkan secara sederhana: “Blok Kebudayaan Kanan” bertarung melawan “Blok Kebudayaan Kiri”. Perkelahian antara Manikebu melawan Lekra. Persaingan propaganda antara Majalah Sastra (beserta sekutunya Majalah Horison) dengan “Lentera” Harian Bintang Timur (corong Lekra dan PKI).

Kebenaran fakta sejarah yang mengaitkan kesamaan antara CCF dengan Manikebu –beserta lembaga turunannya– adalah dengan membandingkan kemiripan naskah deklarasi diantara keduanya. Deklarasi para peserta Kongres pertama CCF yang menyatakan bahwa kebudayaan hanya dapat ada di dalam kebebasan, dan kebebasan itulah yang dapat membawa pada kemajuan kebudayaan menunjukkan sikap mereka yang tegas sebagai penolakan untuk menjadikan seni sebagai pengabdian pada gerakan, sosial, dan tentu saja rakyat. Hal ini, cukup menjadi penanda bahwa mereka memang bekerja pada aras yang nyata: anti-komunisme.


Menggugat Narasi Resmi Orde Baru

Meskipun tidak banyak karya yang tampil ke permukaan sebagai upaya menandingi narasi resmi Orde Baru atas tafsir tunggal Peristiwa 1965, tapi Wijaya Herlambang berhasil menghadirkan karya penting dalam konteks tersebut; sebuah novel berjudul September, karya Noorca M. Massardi (2006)

Menarik, sebab Wijaya Herlambang berhasil membenturkan narasi versi Nugroho Notosusanto, Arswendo Atmowiloto, Arifin C.Noor (baca: Film Pengkhianatan G30S/PKI) dengan novel Noorca M. Massardi September yang secara ideologis berbeda 180 derajat. September “berhasil” mematahkan argumentasi manipulatif Orde Baru tentang peristiwa berdarah 30 September 1965. Wijaya Herlambang bahkan secara berani menyatakan bahwa Orde Baru dan para sekutu budayanya memproduksi fiksi, khayalan; kebohongan yang harus dibongkar. Dalam bab khusus, Wijaya Herlambang melakukan dekonstruksi atas narasi Orde Baru dengan menampilkan konflik internal AD.

Novel September juga berhasil membuka selubung yang menyelimuti peristiwa 30 Oktober 1965 meskipun ditulis melalui anagram dan sinonim untuk nama-nama tokoh dan tempat dalam cerita. Noorca sama sekali tidak menyebutkan nama PKI dalam percobaan kup berdarah, sebab percobaan kup merupakan akibat dari konflik di dalam internal pimpinan militer, khususnya AD. Noorca menggunakan anagram untuk menyamarkan nama tokoh dan kota seperti penyebutan Jenderal Theo Rosa (anagram untuk Soeharto) sebagai dalang utamanya.

Melalui September Noorca berargumentasi secara menarik. Pertama: gerakan kudeta memakan korban 7 perwira militer. Kedua: percobaan kup secara sistematis diarahkan untuk Presiden. Ketiga: pembantaian massal terhadap massa anggota PKI. Begitu selesai membaca novel September, tanpa disuruh, asosiasi pembaca akan segera berpindah pada peristiwa G30S dengan militer sebagai pelaku. Novel September berhasil menunaikan tugas sejarahnya.

Warisan Ilmuwan yang Terlibat dalam Perubahan

Membaca KBP 65 seperti sedang menziarahi kembali jejak Wijaya Herlambang; sang penulis buku fenomenal ini. Wijaya Herlambang merupakan akademisi langka yang dimiliki negeri ini. Ia tidak hanya menulis tentang 1965 tetapi juga terlibat aktif untuk menegakan keadilan dan menjernihkan sejarah sengkarut pembantaian massal 1965/66. Dedikasinya terhadap penulisan sejarah –terutama berkaitan dengan tragedi 1965/66– menjadikan dirinya pantas dikenang dengan penuh rasa hormat.

Selain menulis buku KBP 65, Wijaya adalah saksi penting dalam sidang International People’s Tribunal 1965 (IPT 1965); sebuah persidangan di Den Haag untuk membongkar tragedi pembunuhan 500.000 lebih anggota PKI oleh Orde Baru (ORBA) tanpa persidangan. Wijaya Herlambang meninggal dunia pada 14 November 2015 saat usianya 47 tahun. Kanker limpa yang dideritanya sejak Februari 2015, pada akhirnya merengut jiwanya. Wijaya Herlambang mati muda!

Langit Masih Gelap dan Hitam

Secara keseluruhan buku ini berhasil mengurai silang sengkarut kekerasan budaya yang terjadi pasca 1965. Wijaya Herlambang berhasil mengantarkan pada kesimpulan bahwa Orde Baru sukses dalam memelintir sejarah kiri di Indonesia. Hingga saat ini, belasan tahun sesudah Orde Baru jatuh, hantu anti-komunisme tetap bertengger kokoh dalam masyarakat Indonesia –peristiwa pro kontra pemutaran kembali Film Pengkhianatan G30/SPKI oleh Panglima TNI Gatot Nurmantyo, adalah contohnya.

Namun, apabila harus menyebutkan kelemahan buku ini, setidaknya ada tiga hal yang harus disampaikan. Pertama, kekhawatiran bahwa Wijaya Herlambang akan tergelincir menjadi agitator politik ketika menuliskan buku ini sebagaimana pendapat Asahan Alham. Kedua, pertanyaan mengapa Wijaya tidak memasukkan perdebatan panjang berjilid-jilid antara Pramoedya Ananta Toer (Pram) dengan Goenawan Mohamad. Perdebatan keduanya menjadi sangat penting sebab seperti yang kita ketahui, Pram dan GM adalah wakil dari dua kutub yang berseteru secara sengit; Lekra versus Manikebu, kiri kontra liberal. Ketiga, buku ini perlu semacam epilog pada bagian akhir untuk memaparkan dan menggambarkan betapa kekerasan budaya masih menghantui dan bekerja di zaman now. Terlebih, isu komunis jelas-jelas menjadi bahan serangan politik dan selalu meningkat pada momentum pilpres.

Sebagai penutup, penting untuk menyimpulkan bahwa KBP 65 berusaha menjelajahi kembali instrumen kebudayaan yang menjadi dasar tetap awetnya ideologi anti-komunis itu, bukan saja sebagai hasil dari propaganda politik, tetapi juga sebagai hasil serangan kebudayaan. Praktik kekerasan yang menimpa anggota dan simpatisan PKI pada 1965-1966 menjadi bukti atas hal tersebut. Keberlangsungan kekerasan budaya hingga kini, seolah menegaskan apa yang dikatakan Sk. Idiyono Mangunrahardjo pada awal tulisan ini: Langit memang masih gelap, hitam, dan pekat tanpa ada cahaya. Langit Indonesia!


Oleh; Khamid Istakhori

Karawang, 23 Desember 2017.


Bahan Bacaan:

Alexander Supartono. Lekra vs Manikebu, Perdebatan Kebudayaan Indonesia, 1950-1965. Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyakara, Jakarta, 2000.

Arief Budiman. Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Pamoedya Ananta Toer. Arok Dedes. Jakarta: Hasta Mitra, 2000.

“3 Warisan Wijaya Herlambang untuk Anak Muda di Indonesia”. Rapler.com, 6 Desember 2017. Diakses pada 7 Desember 2017. HYPERLINK “https://www.rappler.com/indonesia/115021-3-warisan-wijaya-herlambang-untuk-anak-muda-di-indonesia” https://www.rappler.com/indonesia/115021-3-warisan-wijaya-herlambang-untuk-anak-muda-di-indonesia, diakses pada 7 Desember 2017.

“Bambang Tri Mulyono Penulis Buku ‘Jokowi Undercover’ Divonis 3 Tahun Penjara”. Harianpijar.com, 29 Mei 2017. Diakses pada 24 Desember 2017. HYPERLINK “https://www.harianpijar.com/read/2017/05/29/17146/bambang-tri-mulyono-penulis-buku-jokowi-undercover-divonis-3-tahun-penjara” https://www.harianpijar.com/read/2017/05/29/17146/bambang-tri-mulyono-penulis-buku-jokowi-undercover-divonis-3-tahun-penjara.

“Biografi Taufik Ismail”. Bio.or.id. (Tanpa tanggal). Diakses pada 18 Desember 2017. HYPERLINK “http://bio.or.id/biografi-taufiq-ismail/” http://bio.or.id/biografi-taufiq-ismail/.

“GM vs Pram”. Boemipoetra.wordpress.com, 9 Maret 2013. Diakses pada 24 Desember 2017. HYPERLINK “https://boemipoetra.wordpress.com/2013/03/09/gm-vs-pram/” https://boemipoetra.wordpress.com/2013/03/09/gm-vs-pram/.

“Hans Bague Jassin”. Merdeka.com (tanpa tanggal). Diakses pada 18 Desember 2017. HYPERLINK “https://www.merdeka.com/hans-bague-jassin/” https://www.merdeka.com/hans-bague-jassin/.

“Kekerasan Budaya Pasca 1965”. Gelora45.com, 18 Januari 2014. Diakses pada 18 Desember 2017. HYPERLINK “http://gelora45.com/news/KekerasanBudayaPasca1965_Diskusi.pdf” http://gelora45.com/news/KekerasanBudayaPasca1965_Diskusi.pdf.

“Lekra vs Manikebu”. Geocities.ws (tanpa tanggal). Diakses pada 7 Desember 2017. HYPERLINK “http://www.geocities.ws/simpang_kiri/kebudayaan/lekra.pdf” http://www.geocities.ws/simpang_kiri/kebudayaan/lekra.pdf, hlm. 32.

“Massa Anti-Komunis Kepung Kantor YLBHI”. CNN Indonesia, 17 September 2017. Diakses pada 24 Desember 2017.

“Profil: HYPERLINK “javascript:void” Goenawan Soesatyo Mohamad”. Viva.co.id (tanpa tanggal). Diakses 18 Desember 2017. HYPERLINK “http://www.viva.co.id/siapa/read/71-goenawan-mohamad” http://www.viva.co.id/siapa/read/71-goenawan-mohamad.

“TNI Akan Tetap Memutar Film Pengkhianatan G30S PKI”. Sindonews.com, 18 September 2017. Diakses pada 18 Desember 2017. HYPERLINK “https://nasional.sindonews.com/read/1240686/15/tni-akan-tetap-memutar-film-pengkhianatan-g30s-pki-1505717480” https://nasional.sindonews.com/read/1240686/15/tni-akan-tetap-memutar-film-pengkhianatan-g30s-pki-1505717480.

Wawancara melalui telepon dengan Taftazani Muhammad (menantu Sk. Idiyono Mangunrahardjo), Temanggung pada 7 Desember 2017.

Anda mungkin menyukai postingan ini

  1. Untuk menyisipkan sebuah kode gunakan <i rel="pre">code_here</i>
  2. Untuk menyisipkan sebuah quote gunakan <b rel="quote">your_qoute</b>
  3. Untuk menyisipkan gambar gunakan <i rel="image">url_image_here</i>
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.