HARI PEREMPUAN INTERNASIONAL 2019 PANGGUNG POLITIK PEREMPUAN INDEPENDEN

JAKARTA, 8 Maret 2019 – “Panggung Politik Independen Perempuan” menjadi tema utama dalam penyelenggaraan International Women’s Day (IWD) di 8 Maret 2019. Tahun ini, peringatan IWD 2019 akan diawali dengan aksi long march, sejak pukul 12.00 – 15.00 WIB, berawal dari Patung Kuda hingga Taman Aspirasi, di depan Istana Kepresidenan. Di kesempatan ini, lebih dari 65 organisasi kemasyarakatan dengan lebih 2000 massa akan bergabung dalam Gerakan Bersama Perempuan Tuntut Ruang Hidup Demokratis, Sejahtera, Setara, dan Bebas Kekerasan.

“Perempuan dan masyarakat marginal masih menghadapi situasi menyempitnya ruang demokrasi, pemiskinan, ketimpangan sosial dan maraknya kriminalisasi serta kekerasan seksual. Ini adalah momentum politik bagi perempuan untuk menyuarakan agenda politik perempuan independen agar terwujud ruang hidup yang demokratis, sejahtera, setara dan bebas dari kekerasan,” ungkap Mutiara Ika Pratiwi, dari Komite IWD 2019.

Mengambil momentum Politik elektoral Pemilihan Umum (Pemilu) Pemilihan Presiden (Pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (Pileg), Komite IWD 2019 menggelar Panggung Refleksi “Politik Independen Perempuan”. Panggung Refleksi diisi oleh orasi dan ekspresi kesenian dari para aktivis perempuan. Ada Gunarti, petani Kendeng yang memperjuangkan ruang hidup dan kelestarian alam dari kerusakan akibat pendirian pabrik semen. Hadir juga dan Sumarsih, pelopor Aksi Kamisan yang menuntut negara untuk segera menyelesaikan 9 pelanggaran HAM di Indonesia.

“Panggung refleksi ini membuka ruang partisipasi publik untuk terlibat menyuarakan persoalan fundamental perempuan yang belum mampu dijawab oleh pemerintah. Kami juga akan menggelar kain putih sebagai ruang aspirasi publik,” Lini Zurlia, juru bicara Komite  IWD 2019.

Di hari yang sama, perwakilan dari organisasi masyarakat yang tergabung dalam IWD 2019 diagendakan untuk melakukan audiensi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA). Dalam kesempatan tersebut akan disampaikan tuntutan 8 gugus depan permasalahan: perempuan dan ketenagakerjaan; perempuan dan pendidikan; perempuan dan kekerasan seksual; perempuan dan kesehatan; perempuan, identitas, dan ekspresi; perempuan, ruang hidup, dan agraria; perempuan, kebijakan dan perlindungan hukum; perempuan, media dan teknologi.

Aksi bersama “Panggung Politik Perempuan Independen” akan menjadi gerak bersama tanpa berpihak terhadap calon yang maju dalam politik elektoral baik pasangan calon presiden (Capres) – calon wakil presiden (Cawapres) maupun calon legislatif (Caleg). Aksi tersebut sekaligus membangun kekuatan politik independen perempuan sebagai dorongan perubahan yang selama ini terpinggirkan dan gagal disuarakan oleh setiap pemerintahan yang dihasilkan dari pesta demokrasi setiap lima tahun sekali.

Perempuan buruh rentan mengalami pemiskinan, diskriminasi, dan kekerasan di hampir seluruh sektor industri. Pemiskinan tersebut tergambar dari ketiadaan tunjangan pasangan bagi buruh/pekerja perempuan, upah murah, hingga tidak ada upah lembur. Untuk keluar dari jurang kemiskinan, perempuan Indonesia menjadi pekerja rumah tangga (PRT) migran yang sebagian terancam hukuman berat, termasuk hukuman mati. Sementara di dalam negeri, nasib PRT tidak jauh berbeda dan justru belum diakui sebagai pekerja. Maraknya sistem kerja kontrak dan outsourcing juga menjadi salah satu bentuk pemiskinan bagi buruh/pekerja perempuan. Belum lagi masih banyak perusahaan belum sungguh-sungguh memberikan jaminan atas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga banyak buruh/pekerja perempuan yang menanggung efek negatif seperti sakit akibat kecelakaan kerja dan sebagainya.

Perempuan juga masih dijadikan sebagai objek eksploitasi untuk meraih sensasionalitas dan komersialisme. Masih banyak media massa yang produk pemberitaannya seksis dan tidak berpihak pada korban kekerasan serta pelecehan seksual. Pemberitaan dan produk media (film, iklan, media cetak/elektronik, dan lain sebagainya) justru melanggengkan stereotipe negatif untuk perempuan dan minoritas seksual lain.

Belum ada jaminan keamanan dan kenyamanan bagi perempuan untuk beraktivitas di ruang publik, seperti jalan raya, mall, taman, gang, angkutan umum, di tempat kerja, institusi pendidikan hingga ruang maya (internet). Kekerasan seksual sudah seharusnya menjadi urusan publik yang harus dijamin proses dan penyelesaiannya oleh negara.