Rapat Kerja Persatuan Pegawai Indonesia Power: Bertahan dalam Gempuran Badai


Persatuan Pegawai Indonesia Power (PPIP) menggelar rapat kerja (raker) di Hotel Arya Duta Bandung, untuk menyusun program strategis yang akan dilaksanakan setahun ke depan. Raker dilaksanakan sebagai konsolidasi organisasi, menyikapi berbagai perkembangan perusahaan dan isu besar terkait sektor ketenagalistrikan sepanjang 2021.

Dinamika yang terjadi pasca pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja dan masuknya sublkuster ketenagalistrikan, telah menimbulkan tantangan-tangan baru yang lebih besar. Selain isu-isu ketenagakerjaan terkait dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Raker didominasi pembahasan mengenai dinamika ketenagalistrikan yang semakin tidak menentu; salah satunya perkembangan mengenai holdingisasi.

Ketua Umum PPIP Dwi Hantoro menyebutkan bahwa Raker menjadi momentum strategis untuk menyamakan langkah organisasi agar semakin solid. "Organisasi yang solid, merupakan syarat mutlak menuju perjuangan yang lebih besar ke depan," ujarnya.

Ketua Departemen Pendidikan SERBUK Indonesia yang hadir menjadi narasumber dalam sesi diskusi penguatan, menyoroti pentingnya agenda pendidikan bagi anggota. Dalam paparannya, Khamid menjelaskan relasi penguatan anggota yang tidak terpisahkan dari pendidikan bagi anggota, di semua level. "Pendidikan adalah pondasi yang akan mengokohkan bangunan organisasi," tuturnya.

Terkait program pendidikan, Sekretaris Jenderal PPIP Andy Wijaya menyebutkan bahwa raker dimaksudkan untuk menjaring aspirasi dari delegasi yang tersebar dalam 20 unit kerja. Aspirasi terkait pelaksanaan pendidikan, merupakan kebutuhan mendesak. "Selama setahun ke depan, kita akan memfokuskan pendidikan sebagai prioritas utama," katanya.

Indonesia Power merupakan anak perusahaan PT PLN (Persero) dan saat ini sedang menghadapi tantangan berat terkait rencana agenda privatisasi yang digulirkan pemerintah. Privatisasi, melalui holdingisasi, merupakan jalan mundur yang akan memutar haluan perusahaan BUMN tersebut untuk melayani kebutuhan lsitrik bagi masyarakat. Privatisasi, pada gilirannya akan membebani masyarakat melalui kenaikan harga yang tinggi.