Dalam pertemuan tersebut, SBKI Bojonegoro menyampaikan sejumlah aspirasi penting terkait kondisi pekerja konstruksi informal atau kuli bangunan di daerah. Beberapa poin utama yang diangkat di antaranya adalah Perlunya upah standar bagi pekerja konstruksi informal di Bojonegoro. Lalu, perlindungan kerja dan jaminan sosial bagi pekerja konstruksi informal, termasuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Selain itu, SBKI juga membawa aspirasi perihsl kepastian keberlanjutan kerja, dengan harapan SBKI dapat dilibatkan dalam proyek-proyek infrastruktur yang ada di Bojonegoro serta, yang terpenting, adanya regulasi yang menjamin perlindungan dan kesejahteraan pekerja konstruksi informal.
Ketua SBKI Bojonegoro, Arif Rachmanto, juga menambahkan adanya persoalan yang dialami anggota, salah satunya terkait kasus upah yang belum dibayarkan oleh pemberi kerja. Ia menegaskan pentingnya dukungan pemerintah agar hak-hak pekerja dapat benar-benar terpenuhi.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Setyo Wahono menyampaikan bahwa upah pekerja konstruksi di Bojonegoro sejatinya telah merujuk pada Upah Minimum Kabupaten (UMK). Namun, ia juga mengakui pentingnya regulasi khusus untuk pekerja konstruksi informal.
“Kami akan menggagas penyusunan regulasi bersama yang mengatur dan melindungi pekerja konstruksi informal. Termasuk mendorong agar pemberi kerja dapat membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja,” jelas Bupati Setyo Wahono.
Terkait aduan anggota SBKI, Bupati mempersilahkan serikat buruh untuk mengawal proses penyelesaian kasus sesuai prosedur dan aturan yang berlaku, serta memastikan pemerintah daerah mendukung jalannya mekanisme tersebut.
Selain itu, Bupati juga meminta SBKI Bojonegoro untuk terus menjalin komunikasi dengan dinas-dinas terkait sebagai tindak lanjut dari audiensi ini, sehingga aspirasi buruh dapat terwujud dalam kebijakan yang nyata.
Pertemuan ini menjadi ruang penting bagi buruh konstruksi informal untuk menyuarakan aspirasinya langsung kepada pemerintah daerah. SBKI Bojonegoro menilai bahwa komitmen pemerintah dalam merespons kebutuhan buruh akan menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan pekerja informal di sektor konstruksi informal. Audiensi ini menjadi langkah awal yang penting dalam memperkuat posisi pekerja konstruksi informal, sekaligus membangun sinergi antara serikat buruh dan pemerintah daerah demi terwujudnya perlindungan kerja dan kesejahteraan buruh di Bojonegoro.