Tragedi Mei 1998 sering diperingati sebagai momentum lahirnya Reformasi. Sebuah titik balik ketika rezim Soeharto runtuh setelah lebih dari tiga dekade berkuasa. Narasi resmi kemudian dibangun: demokrasi menang, otoritarianisme kalah, dan Indonesia memasuki era baru yang lebih terbuka.
Tetapi pertanyaan mendasarnya adalah: apakah yang runtuh benar-benar struktur kekuasaannya, atau hanya bentuk politiknya?
Sebab jika Reformasi dimaknai sekadar pergantian rezim, maka kita sedang menyederhanakan persoalan yang jauh lebih dalam. Yang terjadi pada 1998 bukan penghancuran relasi kuasa lama, melainkan reorganisasi kekuasaan agar kapitalisme Indonesia tetap bertahan di tengah krisis legitimasi yang akut.
Krisis 1998: Ketika Kapitalisme Orde Baru Goyah
Kerusuhan 13–15 Mei 1998 tidak lahir dari ruang hampa. Ia merupakan ledakan dari akumulasi krisis ekonomi, represi politik, dan ketimpangan sosial yang diproduksi selama Orde Baru.Krisis moneter Asia 1997 menghantam fondasi ekonomi Indonesia. Nilai rupiah jatuh, harga kebutuhan pokok melonjak, PHK massal terjadi di mana-mana, dan jutaan rakyat kehilangan kemampuan bertahan hidup. Tetapi krisis itu tidak bisa dipahami semata sebagai kegagalan teknis ekonomi. Ia adalah krisis dari model pembangunan yang sejak awal dibangun di atas eksploitasi buruh murah, perampasan tanah, utang luar negeri, dan konsentrasi kekayaan pada segelintir elite politik-bisnis.
Orde Baru selama puluhan tahun memang berhasil menciptakan stabilitas. Tetapi stabilitas itu dibangun dengan penghancuran oposisi politik, kontrol ketat terhadap serikat buruh, militerisme, dan depolitisasi rakyat. Buruh dipaksa tunduk dalam serikat tunggal negara. Petani kehilangan tanah atas nama pembangunan. Kritik dianggap ancaman keamanan.
Dengan kata lain, “pertumbuhan ekonomi” Orde Baru berdiri di atas disiplin represif terhadap kelas pekerja.
Ketika krisis datang, fondasi itu retak. Negara kehilangan kemampuan menjaga legitimasi sosialnya. Kemarahan rakyat meluas, terutama setelah penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998. Empat mahasiswa tewas ditembak aparat negara. Setelah itu, Jakarta dan sejumlah kota lain meledak.
Kekerasan Mei dan Politik Pengorbanan Rakyat
Kerusuhan Mei 1998 bukan sekadar “chaos”. Ia adalah tragedi politik yang memperlihatkan bagaimana rakyat kecil selalu menjadi korban pertama dalam perebutan kekuasaan elite.Penjarahan, pembakaran, pembunuhan, hingga kekerasan seksual terhadap perempuan Tionghoa terjadi dalam skala yang mengerikan. Hingga hari ini, banyak kasus pelanggaran HAM berat Mei 1998 tidak pernah benar-benar diselesaikan negara.
Di sinilah wajah asli kekuasaan terlihat: negara dapat berbicara tentang demokrasi dan reformasi, tetapi tetap gagal, atau memang tidak sungguh-sungguh ingin, mengadili aktor-aktor kekerasan yang terkait dengan kepentingan politik dan militer.
Reformasi akhirnya hadir bukan karena elite tiba-tiba sadar akan demokrasi, melainkan karena rezim lama tidak lagi mampu mengelola krisis. Maka pergantian politik menjadi jalan penyelamatan sistem.
Soeharto jatuh. Tetapi struktur ekonomi-politik yang menopang kekuasaan tidak benar-benar dihancurkan.
Reformasi: Demokratisasi Politik, Liberalisasi Ekonomi
Setelah 1998, Indonesia memang memasuki fase demokratisasi formal. Pemilu lebih terbuka. Pers relatif lebih bebas. Serikat buruh tumbuh kembali. Organisasi rakyat bermunculan.Namun pada saat yang sama, liberalisasi ekonomi justru dipercepat.
Privatisasi diperluas. Investasi asing didorong lebih agresif. Fleksibilitas tenaga kerja dijadikan agenda utama. Politik multipartai berkembang bersamaan dengan dominasi oligarki bisnis dalam pembiayaan politik.
Hasilnya bukan demokrasi ekonomi, melainkan demokrasi yang mahal dan dikendalikan modal.
Oligarki lama tidak mati. Ia bertransformasi mengikuti bentuk baru kekuasaan. Jika pada Orde Baru kekuasaan terpusat pada negara otoriter-militeristik, maka pasca-Reformasi kekuasaan menyebar melalui jaringan partai politik, korporasi, media, dan lembaga ekonomi global.
Bahasa kekuasaan berubah menjadi lebih demokratis, tetapi relasi produksinya tetap eksploitatif.
Buruh tetap diposisikan sebagai biaya produksi yang harus ditekan. Outsourcing dilegalkan. Kerja kontrak meluas. Upah murah dipertahankan demi “iklim investasi”. Tanah terus dirampas atas nama proyek strategis nasional. Pendidikan dan kesehatan semakin dikomodifikasi.
Dalam situasi ini, Reformasi justru melahirkan paradoks: kebebasan politik meningkat, tetapi ketimpangan ekonomi semakin tajam.
Negara Pasca-Reformasi dan Ilusi Netralitas
Salah satu ilusi terbesar pasca-1998 adalah anggapan bahwa negara telah menjadi arena netral yang bisa diakses setara oleh semua kelompok sosial.Padahal negara tetap bekerja dalam batas-batas kepentingan akumulasi kapital. Ia bisa memberi konsesi, tetapi hanya sejauh tidak mengganggu stabilitas sistem secara keseluruhan.
Karena itu, ketika gerakan buruh menuntut kenaikan upah, negara dapat membuka ruang dialog. Tetapi ketika perjuangan mulai mengancam kepentingan investasi dan akumulasi modal, represi segera digunakan: kriminalisasi aktivis, pembubaran aksi, hingga penggunaan aparat keamanan untuk mengamankan proyek-proyek kapital.
Di titik ini, Reformasi memperlihatkan watak kontradiktifnya. Demokrasi prosedural diperluas, tetapi kekuasaan ekonomi semakin terkonsentrasi.
Akibatnya, rakyat pekerja sering diberi ilusi partisipasi tanpa benar-benar memiliki kendali atas arah politik dan ekonomi nasional.
Melawan Lupa, Melawan Ilusi
Mengenang Mei 1998 tidak cukup dengan nostalgia reformasi atau romantisme jatuhnya diktator. Yang lebih penting adalah membaca secara jernih apa yang sebenarnya berubah dan apa yang tetap dipertahankan.Sebab sejarah tidak bergerak otomatis menuju keadilan.
Tanpa perubahan struktur ekonomi dan relasi kekuasaan, reformasi politik dapat berubah menjadi sekadar penyesuaian bentuk dominasi. Otoritarianisme lama runtuh, tetapi oligarki menemukan cara baru untuk bertahan melalui demokrasi elektoral.
Karena itu, tugas gerakan rakyat hari ini bukan sekadar mempertahankan demokrasi formal, melainkan memperjuangkan demokrasi yang sungguh-sungguh berpihak pada kelas pekerja: demokrasi yang menghancurkan dominasi oligarki atas tanah, sumber daya, politik, dan kehidupan sosial.
Mei 1998 seharusnya menjadi pengingat bahwa perubahan tidak lahir dari kemurahan hati elite, tetapi dari tekanan kolektif rakyat yang terorganisir!
Dan selama ketimpangan, eksploitasi, serta dominasi oligarki masih terus dipertahankan, maka sejarah Reformasi sesungguhnya belum selesai!