Yogyakarta, provinsi tempat tinggal Bagong, pada triwulan kedua tahun 2026 mencatat pertumbuhan ekonomi paling tinggi di Pulau Jawa. Angkanya 5,75%. Beberapa proyek pembangunan berskala besar seperti jalan tol dan Jalur Jalan Lintas Selatan, ditambah sektor akomodasi dan makan minum, industri pengolahan, serta informasi dan komunikasi, turut menjadi penopang yang mengokohkan angka tersebut.
Dua bulan sebelum Bagong terpeleset, ia sempat ikut bekerja untuk proyek pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan. Upahnya 85 ribu per hari. Dipotong biaya perjalanan ke sana kemari, hasilnya jauh panggang dari api. Boncos.
Dua minggu kemudian Bagong keluar. Ia tidak sendiri. Para tetangganya di Gunungkidul, yang mayoritas menjadi buruh bangunan di lokasi itu, juga mundur. Mencari peruntungan lain, mereka menyebar mencari proyek kecil-kecilan dari orang per orang yang biasanya menawarkan upah harian sampai 120 ribu.
Yogyakarta, dengan kebutuhan hidup layak yang nyaris mendekati 5 juta rupiah, hanya mematok upah minimum paling tinggi 2,8 juta untuk Kota Yogyakarta dan hampir 2,5 juta untuk Kabupaten Gunungkidul. Padahal jumlah perusahaan industri sedang-besar meningkat signifikan, dari 507 perusahaan pada 2021 menjadi 617 perusahaan pada 2024.
Ini belum ditambah dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur dan merebaknya usaha makan-minum seperti rumah makan dan coffee shop yang menyerap banyak tenaga kerja dengan upah yang boleh jadi tidak menyentuh upah minimum.
Sebulan setengah sebelum terpeleset, Bagong sempat teringat cita-cita masa kecilnya untuk menjadi guru (ia menyadari belakangan kalau profesi ini juga tidak kalah menyedihkan dibanding nasibnya). Atau kalau cukup beruntung, ia kepingin jadi pengusaha. Ia berbangga diri dengan sebutan kotanya sebagai kota pendidikan dan kota budaya.
Tapi ia juga tahu, ia bukan siapa-siapa, tidak punya akses, dan kemiskinan memaksanya sekadar bertahan hidup, alih-alih bisa memilih berbagai hal sesuai keinginannya. Ia mengutuki harga-harga yang semakin mahal, upah yang semakin mandek, dan pemerintah yang abai terhadap perasan keringat serta banting tulang mereka yang membangun kota ini menjadi lebih megah dan tertata.
Upah yang dikeluhkan Bagong adalah komponen utama, atau boleh dibilang yang paling penting, dalam hubungan pekerja dengan pemberi kerjanya. Marx dalam Capital menyebut bahwa manusia membutuhkan kondisi material tertentu agar kemampuan manusianya dapat diwujudkan.
Tanpa itu, seperti Bagong dan kebanyakan pekerja lain di Yogyakarta, mereka terjebak dalam lingkaran kerentanan dan kerapuhan kondisi kerja yang terus berkelindan. Mereka yang berupah rendah, ditambah ketidakpastian kerja dan tuntutan biaya hidup yang terus meninggi, dipaksa menjalani semua itu dengan terus bekerja, mencari peruntungan yang terbatas, berutang, dan tidak sempat lagi memikirkan pengembangan diri karena energinya telah habis tergerus.
Potret keistimewaan Yogyakarta, pada level lebih lanjut, menjadi suatu hal yang patut dicurigai. Sematan ini telah menjadi daya tarik bagi pelancong, mahasiswa, dan para investor untuk berbondong-bondong datang. Jika ditelaah secara kritis, daya tarik ini sebenarnya lebih bertumpu pada tersedianya tenaga kerja murah yang melimpah, hingar bingar pesta kebudayaan, dan lebih dari seratus institusi perguruan tinggi yang cenderung diam, ikut-ikutan mencari untung, dan menenggelamkan persoalan nyata ketimpangan dan kerentanan masyarakat yang menopang semua itu.
Sebagai contoh, dari Dana Keistimewaan 2025 sebesar Rp1,2 triliun, sekitar 63% (Rp760 miliar) dialokasikan untuk urusan kebudayaan. Rasanya alokasi ini lebih mampu memoles penampakan luar menjadi begitu menakjubkan, sekaligus menutupi kondisi riil yang sebenarnya terjadi.
Sebulan sebelum Bagong terpeleset, ia sempat dimintai foto KTP oleh bosnya yang mengatakan akan mendaftarkannya pada program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Awalnya ia ragu karena punya kesan buruk bahwa KTP itu akan disalahgunakan untuk pinjaman online (pinjol). Setelah diyakinkan berkali-kali, akhirnya Bagong luluh. Namun sampai hari ketika Bagong terpeleset, namanya belum juga terdaftar.
Selain upah, jaminan sosial juga menjadi hantu yang membayangi para pekerja di Yogyakarta. Jaminan sosial itu ada tapi seperti tidak ada. Rilis BPJS menyebut hanya sekitar 31% pekerja (586 ribu dari 1,89 juta) terlindungi BPJS Ketenagakerjaan per Agustus 2026. Rilis ini berpatokan pada angka pekerja yang tercatat, belum termasuk pekerja seperti Bagong yang nyaris tidak terdata dan jenis pekerja lain yang tidak dianggap.
Padahal, jika disimulasikan, iuran BPJS Ketenagakerjaan mandiri untuk program jaminan kecelakaan kerja dan kematian hanya sekitar 16.800 rupiah per bulan untuk setiap pekerja. Akumulasi tahunannya pun hanya sekitar 200 ribu rupiah. Kabar buruk lainnya, BPJS Ketenagakerjaan pada 2025 menyebut ada sekitar 2.500 kecelakaan kerja dan 30 kematian akibat kerja setiap harinya di Indonesia.
Pekerja berbagai sektor di Yogyakarta seperti dihadapkan pada situasi menjadi lilin yang menuju padam. Dari Januari sampai Juni 2025 saja, Disnakertrans DIY sudah mencatat 2.495 kasus PHK. Kontraktor di Yogyakarta bisa mendapat tukang dengan upah yang termasuk paling rendah di Indonesia. Hotel dan kafenya kerap mempekerjakan orang dengan bayaran di bawah ketentuan, seperti temuan Disnakertrans DIY atas sebuah kafe di Sleman yang mempekerjakan 50 orang hingga 12 jam sehari, sebagian besar di bawah UMK dan tanpa BPJS.
Belum lagi industri alih daya (outsourcing) di bidang komunikasi dan digital yang diperkirakan menyerap sekitar 5.000 pekerja. Industri ini memanfaatkan lulusan S1 atau D3 dengan kemampuan akademik dan bahasa Inggris yang memadai, tetapi hanya menghargai mereka dengan upah minimum plus sedikit tambahan, yang rata-rata berhenti di angka 3 juta. Kondisi ini tidak sepadan dengan waktu dan biaya yang para pekerja muda ini habiskan untuk menyelesaikan studi di perguruan tinggi.
Saat terbangun setelah kepalanya dijahit, Bagong tampak sedih. Ia bertanya lirih pada temannya bagaimana cara membayar pengobatan yang telah ia jalani. Temannya meyakinkan Bagong bahwa karena ia telah tergabung di Serikat Buruh Konstruksi Indonesia (SBKI), kasus ini akan dikawal sampai tuntas.
Selama seminggu Bagong terbaring lemas di rumah sakit, rekan-rekannya di SBKI mengerahkan segala cara untuk menemui mandor dan pemberi kerjanya. Akhirnya, di hari keenam, kesepakatan didapatkan. Mandor dan pemberi kerja siap bertanggung jawab penuh atas pengobatan dan perawatan Bagong sampai ia benar-benar pulih.
Salah satu pengurus dalam pertemuan itu menegaskan bahwa Bagong adalah bagian dari serikat buruh bangunan yang anggotanya tersebar di seluruh Indonesia. Pengurus SBKI juga memperingatkan bahwa kelalaian mandor dan pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial bisa dikenai sanksi. Saat itu, puluhan rekan Bagong menunggui di rumah sakit dan puluhan lainnya menemui sang mandor. Solidaritas, kekompakan, dan kebersamaan sesama pekerja rentan adalah harta tak ternilai yang mereka punya.
Bagong akhirnya keluar dari rumah sakit dengan senyum haru. Ia berkali-kali mengucapkan terima kasih pada kawan-kawannya yang gigih berjuang untuknya. Ia berharap pekerja seperti dirinya, bahkan mungkin yang lebih mapan darinya, bisa bergabung dan solid juga dalam wadah bernama kelompok, organisasi, atau serikat pekerja.
Sebab, di tengah kerentanan dan kerapuhan dunia kerja yang menjadi makanannya sehari-hari, hanya solidaritas dan kekompakan sesama yang tertindas yang mampu menjadi medan perjuangan untuk menghadapi dan melawan itu dengan sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya!
Yogyakarta, Oktober 2026
*Penulis M Husain Maulana (Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) Indonesia.)
.png)